curhat pelaut Weblog

Just another WordPress.com weblog

  • Oktober 2019
    M S S R K J S
    « Nov    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Klik tertinggi

    • Tidak ada
  • Arsip

  • Iklan

Archive for the ‘info’ Category

Gratis Download SALVAGE 1989

Posted by suryamasmbe pada November 11, 2012

SALVAGE 1989

Iklan

Posted in info | Leave a Comment »

UU NO.17 Tahun 2008 tentang pelayaran Gratis Download

Posted by suryamasmbe pada November 11, 2012

Sebagai Seorang pelaut yang profesional sudah sebaiknya kita lebih memahami tentang aturan aturan yang berlaku di indonesia tentang pelayaran.

berikut saya lampirkan UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

silahkan download Gratis semoga bermanfaat

jangan lupa Komennya ya.. biar aku tambah semangat lagi…

UU 17 Tahun 2008(1)

Posted in info | Leave a Comment »

JENIS JENIS DOKUMEN MUATAN KAPAL

Posted by suryamasmbe pada November 8, 2012

JENIS DOKUMEN MUATAN KAPAL

Betapa pentingnya Suatu dokumen dalam  membawa barang di atas kapal, berikut saya  lampiran beberapa definisi dari dokumen2 tersebut semoga bermanfaat.

shipping order form

SHIPPING ORDER (SO) atau sering di sebut SHIPPING INSTRUCTION (SI)

SHIPPING ORDER (SO) atau sering di sebut SHIPPING INSTRUCTION (SI) merupakan Surat yang dibuat oleh Shipper / pengirim yang ditujukan kepada Carrier / kapal untuk menerima  dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut.

Shipping Order berisi  :

  • Nama shipper,
  • Nama Consignee dipelabuhan bongkar,
  • Notify address,
  • Pelabuhan Muat,
  • Pelabuhan Tujuan,
  • Nama dan Jenis barang,
  • Jumlah Berat dan Volume,
  • Shipping Mark,
  • Total Nett Weight,
  • Total Gross weight,
  • Total Measurement,
  • Freight and charge,
  • B/L ,
  •  Dated,
  • Commercial Invoice, No.L/C.

Shipping Instruction merupakan sumber pengapalan, oleh karena itu kalau S/I sudah diterima oleh agen pelayaran (accepeted by the agent) maka kedua belah pihak yaitu shipper dan carrier terikat kepada kesepakatan tersebut, yaitu pengapalan muatan. kalau shipper membatalkan pengapalannya, carrier yang bersangkutan mempunyai hak atas ganti rugi yang dinamakan dead freight. Sebaliknya kalau carrier membatalkan sailing, harus mengganti ganti rugi kepada shipper .

CARGO DECLARATION merupakan dokumen yang di buat oleh shipper (pengirim) ditujukan kepada master kapal, dokumen ini menyatakan bahwa cargo telah di inspeksi oleh independent surveyor yang menyatakan cargo aman untuk di angkut (coba baca rules IMSBC CODE)

RESI MUALIM (MATE RECEIPT) Surat tanda terima barang / muatan diatas kapal sesuai dengan keadaan muatan tersebut yang ditanda tangani oleh mualim – I. Resi Mualim diberi catatan bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau perlu keterangan tambahan. Apa yang tertera dalam Mate receipt akan tertera dalam Konosemen (Bill of Lading).

 RESI GUDANG, yaitu surat tanda muatan yang dikeluarkan oleh kepala gudang yang menerima muatan tersebut dari shipper. Biasanya shipper menyerahkan muatan yang akan dikapalkan itu satu dua hari sebelum saat kedatangan kapal yang bersangkutan dipelabuhan pemuatan, untuk melakukan pemuatan.

Resi Gudang dibuat dalam lembar (atau lebih, sesuai kebutuhan) menggunaan warna yang berbeda-beda; masing-masing lembar mempunyai fungsi yang berbeda sbb:

  1. Lembar ke-1 (asli), warna putih, sebagai surat Muat, yaitu surat penterahan muatan dari gudang ke perwira kapal.
  2. Lembar ke-2, kuning, sebagai mate’s receipt (resi mualim) asli, setelah muatan diterima oleh mualim dan segala kondisi muatan dicatat disitu, untuk shipper
  3. Lembar ke-3, warna merah jambu, sebagai Tembusan Resi Mualim, diserahkan kepada agen setempat sebagai dasar pembuatan bill of Lading;
  4. Lembar ke-4, warna hijau, untuk arsip kapal;
  5. Lebar ke-5 dan lembat ke-6, warna putih, untuk eperluan lainnya.

Lembar-lembar kedua dan seterusnya menggunakan kertas tipis sedangkan lembar kesatu menggunakan kertas HVS. Perusahaan-perusahaan pelayaran tertentu menggunakan formulir yang merupakan satu set dari mulai S/O sampai Resi Mualim.

TALLY SHEET Suatu daftar / catatan penghitungan jumlah / banyaknya muatan yang diterima atau muatan yang dibongkar oleh kapal. Penghitungan dilakukan oleh Tally Clerk dan di syahkan / diketahui oleh Mualim I..

MANIFEST Surat yang merupakan suatu Daftar barang-barang  / muatan yang telah dikapalkan. Dimana daftar tersebut berisi :  Nama kapal, Pelabuhan Muat dan Pelabuhan tujuan, Nama Nakhoda, Tanggal, No. B/L, Pengirim (Shipper), Penerima (Consignees), Tanda (Mark), Jumlah / banyaknya (Quantity), Jenis barang / muatan (Description of goods),  Isi & Berat (Volume & Weight) dan Keterangan jika ada. Dibuat oleh Perusahaan Pelayaran.

 BILL OF LADING (KONOSEMEN) Merupakan surat persetujuan pengangkutan barang antara pengirim (Shipper) dan Perusahaan Pelayaran (Owner) dengan segala konsekuensinya yang tertera pada surat tersebut. Juga dapat merupakan surat kepemilikan barang sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut dan oleh karenanya dapat diperjual belikan sehingga Bill of Lading ini juga merupakan surat berharga.

 LETTER OF INDEMNITY / LETTER OF GUARANTEE adalah Surat Jaminan yang dibuat oleh Shipper untuk memperoleh Clean B/L, dimana Shipper akan bertanggung jawab apabila timbul Claim atas barang tersebut.

 DELIVERY ORDER Suatu surat yang menyatakan kepemilikan atas barang atau muatan. Dimana D/O dapat diperoleh dengan menukarkan B/L miliknya.

 STATEMENT OF  FACT Laporan pelaksanaan kegiatan bongkar / muat mulai dari awal hingga selesai kegiatan.

 STOWAGE PLAN  merupakan gambaran informasi kondisi muatan yang berada dalam ruang muat baik mengenai Letak, Jumlah dan Berat muatan sesuai consignment mark bagi masing-masing pelabuhan tujuannya

 HATCH LIST Daftar muatan yang berada dalam palka yang bersangkutan.

 DISCHARGING LIST Daftar bongkaran muatan pada suatu pelabuhan tertentu.

 DAMAGE REPORT Merupakan suatu surat Berita acara kerusakan muatan yang terjadi diatas kapal sehubungan tanggung jawab pihak carrier.

 MARINE NOTE OF SEA PROTEST Merupakan suatu Berita Acara atas kerusakan muatan diluar kemampuan manusia. Dibuat oleh Nakhoda dan di syahkan oleh Notaris.

 NOTICE OF READINESS  ( NOR ) Suatu surat yang dibuat oleh Nakoda yang menyatakan bahwa kapal telah siap untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran atau pemuatan.

Posted in info | 1 Comment »

AMANDEMEN MANILA 2010

Posted by suryamasmbe pada November 2, 2012

 

AMANDEMEN STCW 2010: APA YANG PERLU ANDA KETAHUI

Telah secara luas diketahui bahwa IMO mengadakan Konferensi Diplomatik di
Manila, Filipina, pertengahan tahun 2010 untuk membahas amandemen STCW. Banyak
orang yang tidak mengetahui pada tingkat apa revisinya dan realitas
implementasinya di balik hal tersebut. Untuk meluruskan hal-hal tersebut mari
kita lihat apa yang telah terjadi langkah demi langkah.
Amandemen STCW Manila.
Pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder
utama lainnya dalam dunia industry pelayaran dan pengawakan global secara resmi
meratifikasi apa yang disebut sebagai “Amandemen Manila” terhadap Konvensi
Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW) dan
Aturan terkait. Amandemen tersebut bertujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti
perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada tahun 1978, dan
amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

Mulai Berlakunya.
Amandemen Konvensi STCW akan diterapkan melalui prosedur penerimaan dengan
pemahaman yang telah disepakati yang mengisyaratkan bahwa perubahan tersebut
sudah harus diterima paling lambat 1 Juli 2011 KECUALI bila lebih dari 50% dari
para pihak terkait STCW menolak perubahan yang demikian. Sebagai hasilnya,
Amandemen STCW ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Tujuan Amandemen STCW.
Hal-hal berikut menguraikan perbaikan-perbaikan kunci yang diwujudkan melalui
Amandemen baru, yaitu:
1. Sertifikat Kompetensi & Endorsement-nya hanya boleh dikeluarkan oleh
Pemerintah – sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat kompetensi.
2. Pelaut yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai Standar medis umum
untuk pelaut dari satu negara dapat berlaku di kapal yang berasal dari negara
lain tanpa menjalani pemeriksaan medis ulang.
3. Persyaratan revalidasi sertifikat dirasionalisasi untuk kepentingan pelaut.
4. Pengenalan metodologi pelatihan modern seperti pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran berbasis web.
5. Jam istirahat bagi pelaut dikapal diselaraskan dengan persyaratan Maritime
Labor Convention ILO/MLC (Konvensi Buruh Maritim ILO) 2006, dengan maksud untuk
mengurangi kelelahan.
6. Memperkenalkan persyaratan-persyaratan tambahan untuk menghindari alkohol dan
penyalahgunaan zat terlarang.
7. Kompetensi dan kurikulum baru harus terus diperbarui mengikuti perkembangan
teknologi modern dan kebutuhan riil dilapangan.
8. Pelatihan penyegaran dibahas dengan layak dalam konvensi.

Beberapa hal pokok terkait amandemen STCW 2010, adalah sebagai berikut :
Bab I Ketentuan Umum.

• Peraturan I / 2: Hanya Pemerintah yang dapat mengeluarkan Certificate of
Competency (COC) dan menyediakan database elektronik untuk verifikasi keaslian
sertifikat.
• Peraturan I / 3: Persyaratan Near Coastal Voyage dibuat lebih jelas, termasuk
principal yang mengatur pelayaran dan melakukan “kegiatan usaha” dengan Pihak
yang terkait (negara bendera dan negara pantai).
• Peraturan I / 4: Penilaian/pemeriksaan Port State Control (PSC) terhadap
pelaut yang melaksanakan tugas jaga dan standar keamanan – “Harus memenuhi
Standar keamanan” dalam daftar.
• Peraturan I / 6: Pedoman e-learning (pembelajaran elektronik)
• Peraturan I / 9: standar Medis diperbaharui sejalan dengan Persyaratan ILO
MLC.
• Peraturan I/11: Persyaratan revalidasi dibuat lebih rasional dan termasuk
persyaratan revalidasi atas endorsement sertifikat kapal tanker.
• Peraturan I/14 : Perusahaan bertanggung jawab terhadap pelatihan penyegaran
pelaut di kapal mereka

STCW Bab II, Level Dukungan
Bab Dua adalah bagian Departemen Dek. Perubahan utama dalam Bab II adalah
penambahan Pelaut Trampil (Able Seafarers/AB) – Deck Rating. Ini terpisah dari
Rating yang melaksanakan tugas jaga Navigasi (Rating Forming Part of a
Navigational Watch / RFPNW).
Berdasarkan persyaratan untuk bekerja dikapal, penting bagi pelaut untuk
mendapatkan kualifikasi RFPNW sebisa mungkin pada awal sekali dari karir mereka.
Pelaut tidak secara otomatis mendapat kualifikasi AB sampai kualifikasi RFPNW
telah dipenuhi dan lisensi tersebut harus mendapatkan sertifikat pengukuhan
(endorsement) AB. Ini akan membutuhkan pelatihan dan pengujian serta akan
menjadi pasal baru yang disebut A-II / 5.

STCW Bab II, Level Operasional dan Manajemen.
Untuk Electronic Chart Display and Information System / ECDIS (Peta dan Sistim
Informasi Elektronik), perlu pelatihan bagi semua Perwira Dek untuk semua kapal
yang dilengkapi dengan ECDIS. Pelatihan ECDIS dilaksanakan sama seperti
pelatihan ARPA ataupun GMDSS, dimana ada pembatasan dalam STCW yaitu seseorang
tidak boleh bekerja di kapal dengan perlengkapan tersebut jika ia tidak memiliki
sertifikat ECDIS.
Pada 2012 hampir semua kapal dengan bobot mati lebih dari 200 ton akan diatur di
bawah hukum yang terpisah untuk memiliki peralatan ECDIS. Secara otomatis,
setiap Perwira Dek dikapal berbobot lebih dari 200 ton akan membutuhkan
pelatihan ECDIS. Akan ada dua tingkat ECDIS, yakni operasional dan manajemen
dengan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masingnya. Manajemen SDM yang
bertugas di anjungan kapal, Pelatihan Tim Kerja dan Kepemimpinan akan diwajibkan
baik di tingkat operasional maupun manajemen.

STCW Bab III, Mesin
Perubahan utama dalam Bab III adalah penambahan Pelaut Trampil bagian Mesin
(Engine Rating). Ini terpisah dari rating yang melaksanakan tugas jaga mesin.
Banyak negara hanya memiliki level rating yang melaksanakan tugas jaga (Rating
Forming Part of a Enginee Watch / RFPEW), dan untuk pelaut trampil pemula
dibagian mesin disyaratkan memiliki sertifikat RFPEW sesuai ketentuan STCW. Ini
akan membutuhkan pelatihan dan pengujian dan akan menjadi pasal baru yang
disebut A-III/5.
Pasal A-III/1 akan diformat ulang dan diatur kembali. Anda tidak lagi perlu
melakukan pelatihan selama 30 bulan di kamar mesin yang disetujui. Kata-katanya
sekarang akan lebih disinkronkan dengan departemen dek dan berbunyi tiga tahun
masa kerja di laut dengan satu tahun gabungan keterampilan bengkel dan enam
bulan jaga mesin (engine room watchstanding).
Perwira Teknik Elektro (Electro Technical Officer/ETO) dan Bawahan Teknik
Elektro (Electro Technical Rating/ETR) akan ditambahkan.
Manajemen SDM di Kamar Mesin, Pelatihan Tim Kerja dan pelatihan Kepemimpinan
akan diwajibkan baik di tingkat operasional maupun manajemen.

STCW Bab V, Tanker dan Kapal Tanker:
Sekarang akan ada tiga kategori Awak kapal Tanker pada kapal tanker, yaitu:
• Awak kapal tanker Minyak.
• Awak kapal tanker Kimia.
• Awak kapal tanker Gas Cair.
Selain itu, setiap kategori Awak kapal tanker akan dipisahkan atas dua tingkat,
yaitu :
• Dasar (saat ini disebut asisten).
• Lanjutan (saat ini disebut Penanggung Jawab (PIC).
Yang akan menjadi perubahan besar adalah pemisahan bahan kimia dari minyak dan
masing-masing memerlukan prasyarat tersendiri untuk diawaki pada setiap jenis
kapal dan pelatihan khusus untuk masing-masingnya. Selain itu, akan ada Kursus
Pemadaman Api di Kapal Tanker, meskipun beberapa pihak memperbolehkan Program
Pemadaman Api Dasar untuk menutupi persyaratan ini.
Kapal Penumpang – Akan ada konsolidasi aturan untuk kapal penumpang.
Offshore Supply Vessels (OSV)/Kapal Supply Offshore, Dynamis Positioning (DP)
Vessels/Kapal dengan Kendali Posisi Dinamis dan kapal yang beroperasi di
Perairan yang Tertutupi Es: Akan ada pasal baru yang memuat panduan terkait
lisensi khusus atau persyaratan pelatihan untuk OSV, DPV dan kapal yang
beroperasi di Perairan yang Tertutupi Es.

STCW Bab VI, Isu Lingkungan Laut:
Amandemen akan mencakup penambahan isu kesadaran lingkungan laut dalam Kursus
Keselamatan Pribadi & Tanggung Jawab Sosial (Personal Safety & Social
Responsibilities/PSSR) yang dilaksanakan sebagai bagian dari Pelatihan
Keselamatan Dasar (Basic Safety Training/BST) serta tingkat operational yang
memperhatikan kelestarian lingkungan laut pada setiap tingkatan sertifikasi
sesuai STCW Code A-II / 1 dan A-III / 1.

Pelatihan Keselamatan Dasar (BST) :
Cakupan PSSR akan ditambahkan beberapa subyek sebagai berikut :
• Komunikasi.
• Pengendalian Kelelahan.
• Tim Kerja.
Subyek tambahan ini akan membuat modul PSSR lebih panjang tapi harus kurang dari
satu hari panjangnya. Tetap saja, ini akan memperpanjang program Pelatihan
Keselamatan Dasar dari yang biasanya lima hari menjadi setidaknya 5,5 hari.

Pelatihan Penyegaran untuk Keselamatan :
Salah satu elemen kunci dari amandemen STCW 2010 tampaknya adalah penghapusan
celah yang berkaitan dengan pelatihan penyegaran. Kode (Aturan) STCW, yang kabur
di area ini menyebabkan banyak negara memilih untuk menafsirkan persyaratan
“dalam waktu lima tahun” secara longgar. Telah diputuskan bahwa program tertentu
yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kelangsungan hidup awak kapal dan
penumpang mewajibkan latihan penyegaran pengendalian keadaan darurat /
keselamatan dilaksanakan secara berkala.
Latihan penyegaran keselamatan dapat dilaksanakan dalam bentuk e-learning
(pembelajaran secara elektronis), latihan di atas kapal atau pelatihan di darat.
Kursus keselamatan akan memerlukan pelatihan penyegaran setiap lima tahun dan
program pelatihannya dapat diperpendek dari panjang durasi pelatihan aslinya.
Latihan penyegaran dengan metode yang disetujui (di kelas atau kapal – belum
ditentukan) adalah:
• Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (SCRB).
• Advanced Firefighting (AFF).
• Basic Safety Training (BST).
• Fast Rescue Boat.
• Medical Training.

Pelatihan Keamanan.
Amandemen akan mencakup tiga tingkat pelatihan keamanan
• Tingkat Satu – Kesadaran Keamanan (Semua anggota kru)
• Tingkat Dua – Petugas Keamanan
• Tingkat Tiga – Ship Security Officer (Perwira Keamanan Kapal) – ISPS Code
Pelatihan Anti Pembajakan juga akan ditambahkan pada setiap level/tingkat.

STCW Bab VIII: Tugas Jaga.
Bagian Aturan STCW ini akan diselaraskan dengan ILO MLC. ILO MLC telah
ditandatangani pada tahun 2006 dan dibuat sebagai aturan baru yang mengatur hak
para pelaut sehingga akan ada standar minimum global tentang bagaimana pelaut
diperlakukan.

Harmonisasi dengan IMO MLC
Ketika IMO (International Maritime Organization) melakukan pengawasan atas
sertifikasi berdasarkan Konvensi STCW, ILO melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Konvensi MLC. Ketika ILO mengadopsi “Seafarers Bill of Rights”
(Hak-Hak Dasar Pelaut) bagi para pelaut di dunia, semua pihak – pemerintah,
pelaut dan pemilik kapal – memuji standar kerja baru ini sebagai perkembangan
penting bagi sektor industri dunia yang paling terglobalisasi.
IMO telah mengambil langkah penting untuk membangun perlindungan di bidang
keselamatan, sertifikasi dan polusi, tetapi sektor ini dibanjiri dengan berbagai
standar ketenagakerjaan internasional dari sejak lebih dari delapan dekade
terakhir. ILO MLC 2006 memodernisasi standar-standar ini untuk:
1. Konsolidasi dan memperbarui lebih dari 60 Konvensi ILO dan
Rekomendasi-rekomendasinya yang telah pernah dibuat sebelumnya.
2. Menetapkan persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja pada sebuah kapal.
3. Menangani kondisi kerja, akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering,
perlindungan kesehatan, perawatan medis, perlindungan kesejahteraan dan jaminan
sosial.
4. Mempromosikan kepatuhan bagi operator dan pemilik kapal dengan memberikan
fleksibilitas yang cukup pada pemerintah untuk menerapkan persyaratan dalam cara
yang terbaik disesuaikan dengan undang-undang nasional masing-masing negara.
5. Memperkuat mekanisme penegakan/pelaksanaan pada semua tingkatan, termasuk
ketentuan untuk prosedur keluhan yang tersedia bagi pelaut, pengawasan yang
dilakukan oleh para pemilik kapal dan nakhoda terhadap kondisi kapal-kapal
mereka, yurisdiksi negara bendera dan kontrol atas kapal mereka, dan inspeksi
negara pelabuhan pada kapal asing.

Kesimpulan
STCW ada untuk diberlakukan. Isu yang paling menarik tentang amandemen baru
adalah bahwa SCTW amandemen 2010 akan diimplementasikan lebih jauh dari MLC ILO.
Amandemen baru menggabungkan periode fase 5 tahun untuk pelaut yang sudah ada
sekarang dan pada saat yang sama mewajibkan adanya semua perubahan nyata seperti
Jam Kerja & Istirahat untuk diterapkan pada 1 Januari 2012.
Jadi marilah kita persiapkan diri untuk perubahan ini dan terus mengikuti
perkembangannya.
========= fm buletin kpi ============

Posted in info | Leave a Comment »